Angelvissionnews.com | KUPANG, NTT – Bupati Kupang, Yosef Lede, dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21). Kasus yang menyeret nama orang nomor satu di Kabupaten Kupang tersebut mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) bertindak proaktif dan profesional dalam mengusut laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual harus ditangani secara serius tanpa pandang bulu, termasuk apabila pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik.
“Kami di Komisi III DPR RI mengikuti dengan perhatian dan keprihatinan yang mendalam atas pemberitaan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Habiburokhman secara khusus meminta Kapolda NTT beserta jajarannya memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan politik.
“Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajaran untuk bertindak proaktif dalam mengusut tuntas kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” tegasnya.
Desak Penahanan Jika Bukti Permulaan Mencukupi
Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI tersebut meminta kepolisian mempertimbangkan langkah penahanan apabila dalam proses penyidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran proses penyidikan serta mencegah potensi gangguan terhadap penanganan perkara.
“Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi kelancaran proses hukum dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuh Habiburokhman.
Ia juga menegaskan bahwa apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses peradilan, pelaku harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Apabila nanti terbukti bersalah di pengadilan, kami mendesak agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan undang-undang yang berlaku (termasuk UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS), tanpa ada keringanan yang tidak berdasar,” tuturnya.
Gerindra Siapkan Sanksi Pemecatan
Tidak hanya mendorong proses hukum, Habiburokhman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai (MKP) Gerindra menyatakan bahwa partainya akan mengambil tindakan tegas apabila Yosef Lede terbukti bersalah.
Menurutnya, komitmen partai dalam menjaga integritas kader harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
Gerindra bahkan menyatakan tidak segan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Yosef Lede sebagai kader partai apabila dugaan tersebut terbukti.
“Sebagai bentuk komitmen moral dan politik, kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara aktif mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan bermartabat,” jelasnya.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Pandang Bulu
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat publik.
Komisi III DPR RI mendorong agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap laporan korban, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, serta memastikan setiap alat bukti dan keterangan saksi ditindaklanjuti secara profesional.
Redaksi
