Angelvissionnews.com | JAKARTA – Perjalanan karier Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Eko Hadi Santoso di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki babak baru. Perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 tersebut resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).
Sidang etik yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Jakarta, menjadi titik penting dalam perjalanan karier Eko Hadi Santoso yang sebelumnya pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian.
Keputusan PTDH tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian. Dalam perkara ini, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait pemufakatan dalam aktivitas akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi Santoso.
Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Sidang tersebut dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku ketua komisi, dengan Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua. Persidangan berlangsung sekitar sembilan jam dan menghadirkan sembilan orang saksi.
Namun, putusan tersebut belum menjadi akhir dari proses hukum etik karena Eko Hadi Santoso menyatakan mengajukan banding atas keputusan majelis KKEP.
Rekam Jejak Karier Irjen Eko Hadi Santoso
Sebelum terseret perkara yang berujung pada sanksi PTDH, Eko Hadi Santoso dikenal sebagai perwira tinggi yang memiliki pengalaman panjang di bidang reserse, operasional kepolisian, teknologi informasi, hingga pemberantasan tindak pidana narkotika.
Lulusan Akpol 1999 tersebut pernah mengemban sejumlah jabatan di tingkat kewilayahan maupun Mabes Polri.
Berikut profil dan riwayat jabatan Eko Hadi Santoso:
Profil:
* Nama: Irjen Pol. Eko Hadi Santoso
* Pangkat terakhir: Inspektur Jenderal Polisi
* Alumni: Akademi Kepolisian (Akpol) 1999
* Institusi: Kepolisian Negara Republik Indonesia
* Jabatan terakhir: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri
* Jabatan sebelumnya: Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri
* Bidang pengalaman: Reserse, operasional kepolisian, teknologi informasi, dan pemberantasan narkotika.
Riwayat Jabatan
Dalam perjalanan pengabdiannya, Eko pernah menempati beberapa posisi penting, di antaranya:
1. 2015 – Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya. Bertugas dalam fungsi reserse mobil terkait penanganan berbagai tindak pidana.
2. 2016 – Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Mengemban tanggung jawab penanganan dan penyidikan perkara kriminal di wilayah Jakarta Selatan.
3. 2018 – Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Mendapat kepercayaan memimpin satuan kewilayahan di kawasan pelabuhan.
4. 2020 – Kabag Monitoring dan Evaluasi Robinopsnal Bareskrim Polri. Menjalankan tugas pada fungsi pemantauan dan evaluasi operasional reserse.
5. 2022 – Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi TIK Polri. Mengemban tugas di bidang pengembangan teknologi informasi kepolisian.
6. Maret 2025 – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Mendapat kepercayaan memimpin penanganan perkara tindak pidana narkotika di tingkat pusat.
7. Agustus 2026 – Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri. Menduduki jabatan penyidik pada tingkat utama di lingkungan Bareskrim.
8. Oktober 2026 – Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Menjadi jabatan terakhir sebelum dijatuhkannya sanksi PTDH.
Dari Jabatan Strategis hingga Sanksi PTDH
Perjalanan Eko Hadi Santoso memperlihatkan bahwa dirinya pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, mulai dari satuan reserse kewilayahan, Bareskrim Polri, Divisi Teknologi Informasi, hingga Direktorat Tindak Pidana Narkoba.
Namun, perjalanan panjang tersebut kini dihadapkan pada konsekuensi penegakan kode etik setelah majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya kepatuhan prosedur dalam penggunaan kewenangan dan perangkat teknologi kepolisian. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan penegakan hukum harus tetap berada dalam koridor aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Terlebih, perkara yang menyeret Eko Hadi Santoso berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Dengan adanya putusan PTDH tersebut, karier Eko Hadi Santoso di institusi Polri menghadapi konsekuensi serius. Meski demikian, proses banding yang diajukannya tetap menjadi bagian dari mekanisme hukum internal kepolisian yang harus dihormati.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jabatan, pangkat, maupun pengalaman panjang dalam institusi tidak menghilangkan kewajiban setiap anggota untuk tunduk pada aturan, prosedur, dan kode etik profesi kepolisian.
Redaksi














