Angelvissionnews.com | Jakarta – Langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri kini mendapat perhatian serius dari mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno.
Oegroseno secara terbuka mengingatkan Suyudi agar tidak lengah. Menurutnya, ketika seorang pimpinan kepolisian mengambil langkah tegas dan menyentuh perkara yang melibatkan jenderal, bukan tidak mungkin muncul pihak-pihak yang merasa terganggu dan kemudian menjadikan Kapolri sebagai sasaran.
Peringatan itu disampaikan Oegroseno dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD, Senin (16/11/2026).
“Saya sampaikan kepada Pak Kapolri kita, kan saya di luar nih, hati-hati. Pasti beliau ini ada menjadi sasaran-sasaran orang yang tidak suka dengan (Suyudi),” ujar Oegroseno.
Pernyataan tersebut bukan sekadar pesan biasa. Oegroseno menilai tindakan Suyudi dalam perkara tersebut merupakan langkah yang tidak ringan karena menyentuh sejumlah nama berpangkat tinggi di tubuh Polri.
“Beliau melakukan langkah-langkah yang tegas, penangkapan-penangkapan para (jenderal), peristiwa penyadapan ini. Jadi tetap ekstra hati-hati bagi siapa pun,” katanya.
KETIKA JENDERAL DIJADIKAN TERSANGKA
Perkara dugaan penyadapan ilegal ini menjadi sorotan karena menyeret nama-nama besar di lingkungan Polri.
Polri disebut telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Nama yang disebut yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka disebut telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani proses pemulihan setelah sakit.
Kasus tersebut semakin menjadi perhatian karena dugaan penyadapan disebut menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Jika konstruksi perkara tersebut nantinya terbukti di pengadilan, kasus ini berpotensi menjadi salah satu perkara paling serius karena menyentuh persoalan keamanan komunikasi, privasi, sistem elektronik, sekaligus kewenangan aparat negara.
Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan.
OEGROSENO BAWA NAMA NOVEL BASWEDAN
Peringatan Oegroseno semakin keras ketika ia mengaitkan situasi tersebut dengan kasus penyiraman air keras terhadap mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017.
Novel ketika itu menangani sejumlah perkara korupsi besar.
“Seperti contohnya yang terjadi seperti Novel Baswedan seperti itu. Saya enggak sempat ngingatkan, tapi itu kan peristiwa itu sangat cepat terjadinya,” kata Oegroseno.
Menurutnya, ancaman terhadap seseorang yang berada dalam posisi strategis tidak selalu datang secara terbuka. Karena itu, peringatan dini dianggap penting apabila terdapat informasi yang mengarah pada potensi gangguan terhadap keselamatan seseorang.
“Jadi kalau ada hal yang mengganggu, mengancam keselamatan jiwa seseorang, kalau kita tahu ya lebih bagus kita beritahu dari awal,” ujarnya.
Pesan tersebut kini menjadi relevan karena Suyudi berada di tengah pusaran perkara yang sensitif: mengusut dugaan pelanggaran hukum yang disebut melibatkan mantan pejabat tinggi kepolisian dan sejumlah jenderal.
BUKAN SEKADAR PERKARA PENYADAPAN
Perkara ini juga tidak berhenti pada dugaan penyadapan.
Para tersangka disebut dijerat dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 258 KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 mengenai penyadapan transmisi elektronik nonpublik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, digunakan pula Pasal 332 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Artinya, penyidik tidak hanya mempersoalkan dugaan penyadapan, tetapi juga dugaan tindakan terhadap data elektronik dan akses terhadap sistem elektronik.
Kini pertanyaan publik menjadi lebih besar: seberapa jauh perkara ini akan dibongkar?
Apakah penyidikan hanya berhenti pada empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, atau masih ada pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban apabila bukti penyidikan menunjukkan adanya keterlibatan lebih luas?
SIAPA YANG DIUNTUNGKAN, SIAPA YANG TERGANGGU?
Pernyataan Oegroseno mengenai kemungkinan adanya pihak yang tidak menyukai Suyudi membuka dimensi lain dari perkara tersebut.
Tentu, pernyataan itu tidak serta-merta membuktikan adanya ancaman terhadap Kapolri. Namun, pesan tersebut menunjukkan bahwa keamanan personal pejabat yang menangani perkara sensitif menjadi perhatian.
Terlebih, perkara ini menyentuh lingkaran elite kepolisian dan dugaan akses terhadap komunikasi sejumlah tokoh penting.
Di titik inilah transparansi menjadi kunci.
Publik berhak mengetahui bagaimana perkara ini bermula, siapa yang memberikan perintah, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, siapa yang memiliki akses, data apa yang diperoleh, untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan, dan apakah terdapat aktor lain di balik perkara tersebut.
Jika memang seluruh dugaan dapat dibuktikan, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Sebaliknya, apabila terdapat tuduhan yang tidak terbukti, mekanisme hukum juga harus memberikan ruang bagi para tersangka untuk membela diri.
PERINGATAN OEGROSENO: JANGAN SAMPAI TERLAMBAT
Oegroseno pada akhirnya menyampaikan pesan yang sederhana tetapi keras: jangan menunggu sesuatu terjadi baru mengambil tindakan.
Pengalaman kasus Novel Baswedan dijadikannya sebagai pengingat bahwa ancaman terhadap seseorang yang menangani perkara sensitif dapat terjadi dengan cepat.
Karena itu, langkah tegas Suyudi dalam membuka perkara ini harus dibarengi dengan kewaspadaan maksimal terhadap keamanan dirinya, jajaran penyidik, saksi, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan perkara.
Kini sorotan tertuju kepada Kapolri Suyudi Ario Seto.
Ia bukan hanya dituntut mampu mengungkap perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, tetapi juga memastikan proses hukum berlangsung transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Sebab jika kasus ini benar-benar melibatkan penyalahgunaan kewenangan di level elite, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar nama beberapa jenderal.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan keseriusan negara dalam menjaga keamanan komunikasi serta melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan teknologi dan kewenangan.
Dan pesan Oegroseno menjadi semakin jelas:
Ketika seorang Kapolri mulai menyentuh perkara yang melibatkan orang-orang kuat, kewaspadaan bukan lagi pilihan. Itu adalah keharusan.
Redaksi















