Angelvissionnews.com | Jakarta – Pemerintah mengungkap temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan rokok elektronik atau vape sebagai media baru peredaran narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif baru (New Psychoactive Substances/NPS).
Temuan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, saat memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Kesehatan, Perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026, di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Pemerintah memaparkan hasil pengujian Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN). Dari total 1.789 sampel cairan vape yang diperiksa, sebanyak 98 persen dinyatakan positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.
Hasil pemeriksaan itu menunjukkan kandungan etomidate mendominasi temuan, dengan persentase mencapai 96,71 persen, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran.
Etomidate merupakan zat anestesi atau obat bius yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan medis. Penyalahgunaan zat tersebut melalui cairan vape menjadi perhatian serius pemerintah karena berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat.
Pemerintah menilai perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan modus penyalahgunaan zat terlarang. Perangkat rokok elektronik yang selama ini dikenal praktis dan mudah dibawa berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi maupun distribusi zat berbahaya secara terselubung.
Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah bersama DPR RI tengah mengkaji penguatan regulasi untuk mengantisipasi perkembangan modus peredaran narkotika.
Kunta menjelaskan, DPR RI telah menyetujui perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. Dalam perubahan tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI.
Regulasi tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan hukum, termasuk celah pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan zat psikoaktif baru melalui perangkat rokok elektronik.
Selain penguatan regulasi, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas instansi dengan melibatkan BNN, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperketat pengawasan peredaran, menindak jaringan pemasok zat terlarang, serta meningkatkan edukasi dan langkah pencegahan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Pemerintah menegaskan bahwa penyalahgunaan vape sebagai media konsumsi zat berbahaya merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan bersama, baik melalui penegakan hukum, pengawasan peredaran, maupun perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Kesehatan terkait pengaturan rokok elektronik di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 25 November 2026, pukul 13.30 WIB.
Jurnalis/Ardian

















