Angelvissionnews.com | Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap fakta baru dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut adanya seorang perwira tinggi Polri berinisial TK yang diduga diperintahkan untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Pengungkapan tersebut menambah rangkaian fakta baru dalam perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi Polri sebagai tersangka.
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen Pol TK untuk melakukan pengawasan.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi dalam rapat tersebut.
SOSOK TK BERPANGKAT BRIGJEN
Identitas lengkap sosok berinisial TK hingga kini belum dibuka kepada publik. Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memastikan bahwa TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal atau bintang satu.
Johnny menjelaskan, TK saat ini menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Tidak hanya pemeriksaan internal, keterangan TK juga tengah didalami dalam proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana yang sebelumnya telah menyeret empat tersangka.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny.
Polri menegaskan pemeriksaan etik dan penyidikan pidana berjalan secara simultan untuk mengungkap secara menyeluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
RANGKAIAN PERINTAH DIDUGA BERJENJANG
Dalam pemaparan di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri menggambarkan adanya rangkaian perintah yang diduga berjalan secara berjenjang.
Ahrie Sonta disebut menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Dalam posisi tersebut, Ahrie diduga menerima perintah dari Jenderal berinisial LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
Hasil penyadapan tersebut, menurut pemaparan Kapolri, kemudian dilaporkan kepada LSP.
Pada tahap berikutnya, Ahrie juga disebut diduga memerintahkan Brigjen TK melakukan surveillance atau pengawasan.
Dengan demikian, keberadaan Brigjen TK kini menjadi salah satu bagian yang tengah didalami penyidik untuk mengetahui secara utuh bagaimana mekanisme operasi tersebut berjalan, termasuk sejauh mana peran masing-masing pihak.
BUKAN HANYA SOAL PENYADAPAN
Perkara ini juga berkembang ke dugaan tindakan lain. Berdasarkan pemaparan Kapolri, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan log, serta membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yakni mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi.
Tiga tersangka disebut menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan.
SASARAN DIDUGA LEBIH LUAS
Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kapolri juga mengungkap bahwa berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pihak disebut masuk dalam daftar sasaran yang tengah didalami penyidik, mulai dari lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Namun, Polri menegaskan bahwa tercantumnya suatu pihak sebagai sasaran penyadapan dalam materi penyidikan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak tersebut dalam tindak pidana.
KOMISI III DESAK POLRI BONGKAR DALANG
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR RI turut mendesak Polri agar mengungkap secara terang siapa pihak yang berada di balik dugaan penyadapan serta untuk kepentingan apa informasi hasil penyadapan tersebut digunakan.
Komisi III juga meminta Polri mendalami dugaan adanya unsur makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kapolri menyampaikan bahwa Polri telah membuat laporan polisi baru untuk memulai penyelidikan terkait dugaan tindak pidana makar.
Kemunculan nama berinisial TK menjadi perkembangan penting karena sosok tersebut disebut bukan sekadar pihak yang mengetahui perkara, melainkan diduga menerima perintah untuk menjalankan kegiatan surveillance.
Meski demikian, hingga kini Polri belum mengungkap identitas lengkap Brigjen TK kepada publik.
Yang dipastikan Polri, TK merupakan perwira tinggi aktif berpangkat Brigjen dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Propam. Keterangannya juga digunakan untuk mendalami rangkaian perkara pidana yang melibatkan empat tersangka sebelumnya.
Pemeriksaan terhadap TK menjadi penting untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang masih terbuka: siapa yang memberikan perintah, apa tujuan surveillance tersebut, siapa yang menjadi sasaran, bagaimana hasil pengawasan digunakan, serta apakah seluruh rangkaian kegiatan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah.
Polri menyatakan proses pemeriksaan dan penyidikan masih berjalan. Karena itu, dugaan keterlibatan setiap pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Kasus ini pun kini memasuki babak baru. Setelah sejumlah jenderal ditetapkan sebagai tersangka, munculnya sosok Brigjen TK menunjukkan bahwa penyidik masih menelusuri rantai perintah dan kemungkinan keterlibatan pihak lain untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.
Redaksi
