Angelvissionnews.com | Bandung – Dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan delapan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Karawang memasuki babak serius. Delapan anggota tersebut kini menjadi perhatian Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Barat setelah muncul informasi dari masyarakat mengenai dugaan praktik tangkap-lepas terhadap pelaku penjualan obat terlarang yang disertai permintaan uang tebusan.
Informasi masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Propam Polda Jawa Barat. Tim pengawasan internal bergerak untuk memastikan kebenaran informasi serta mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa laporan masyarakat terkait perilaku aparat tidak berhenti sebagai informasi semata. Propam Polda Jabar turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap personel yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
BERAWAL DARI INFORMASI MASYARAKAT
Perkara ini mencuat setelah adanya informasi masyarakat yang mempertanyakan penanganan perkara obat keras tertentu (OKT) di wilayah hukum Polresta Karawang.
Informasi yang beredar menyebut adanya praktik tangkap-lepas, yakni pihak yang terlibat dalam penjualan obat terlarang tidak diproses sebagaimana mestinya setelah adanya pemberian sejumlah uang.
Informasi tersebut kemudian menjadi perhatian serius Polda Jawa Barat.
Melalui Bidang Propam, dugaan tersebut ditelusuri dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Satresnarkoba Polresta Karawang.
Pemeriksaan yang dilakukan Propam menjadi langkah penting untuk mengungkap apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.
Dari proses pemeriksaan internal, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam perkara ini, ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
Delapan anggota Satresnarkoba Polresta Karawang kemudian menjadi fokus penanganan Propam Polda Jabar.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut langsung integritas aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garis depan dalam pemberantasan peredaran obat terlarang.
Apabila seorang anggota kepolisian justru menggunakan kewenangan penegakan hukum untuk kepentingan pribadi, persoalan tersebut tidak hanya menjadi pelanggaran internal, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
KAPOLDA JABAR TEGASKAN TINDAKAN KERAS
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Hengki sebelumnya memastikan perkara tersebut telah diproses dan ditindak oleh jajaran Polda Jawa Barat.
“Sudah kita proses, sudah kita tindak,” tegas Hengki saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (10/11/2026).
Hengki juga menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan organisasi di lingkungan Polda Jawa Barat.
“Saya berkomitmen dalam membenahi organisasi khususnya di Polda Jawa Barat,” ujarnya.
Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan penegasan mengenai penerapan reward and punishment.
“Reward dan punishment saya berikan dengan tegas bagi yang melanggar,” pungkasnya.
DELAPAN ANGGOTA TERANCAM SANKSI BERAT
Penanganan terhadap delapan anggota Satresnarkoba Polresta Karawang menjadi salah satu bentuk ketegasan Polda Jabar dalam membersihkan internal organisasi dari perilaku yang mencederai profesionalitas kepolisian.
Pemberhentian dari dinas merupakan salah satu bentuk sanksi yang menjadi perhatian dalam perkara ini. Namun, keputusan akhir mengenai jenis sanksi tetap harus mengikuti mekanisme pemeriksaan dan ketentuan hukum serta kode etik profesi yang berlaku.
KOMITMEN PEMBENAHAN POLDA JABAR
Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen kepemimpinan Irjen Pol Hengki di Polda Jawa Barat.
Penindakan terhadap delapan anggota Polresta Karawang menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian bukanlah ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
Setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik institusi, menegakkan hukum secara profesional, serta memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat.
Pesannya jelas: kewenangan adalah amanah, bukan kesempatan untuk diperjualbelikan.
Pembenahan organisasi tidak cukup dengan slogan. Ketegasan dalam menindak anggota yang terbukti melanggar akan menjadi ukuran nyata keseriusan Polda Jawa Barat dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
#Polribersamamasyarakat
Redaksi
