Angelvissionnews.com | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatakan bahwa penentuan langkah terkait wacana pemberian sanksi terhadap Bupati Purwakarta diserahkan kepada KDM sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya perhatian publik terhadap persoalan yang melibatkan kepala daerah tersebut. Mendagri menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses yang sedang berjalan dan setiap keputusan akan diambil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil evaluasi yang objektif.
Menurut Mendagri, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menangani persoalan yang menyangkut pejabat daerah. Oleh karena itu, seluruh proses harus didasarkan pada fakta, data, dan mekanisme hukum maupun administrasi pemerintahan yang berlaku.
Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui prosedur resmi tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, masyarakat diharapkan menunggu keputusan resmi dari pihak yang berwenang dan tidak berspekulasi sebelum adanya penetapan atau keputusan final. Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil akan mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Redaksi
