Angelvissionnews.com | Bekasi – Persoalan debu yang dikeluhkan warga Kampung Tegal Danas, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kondisi yang oleh warga disebut sebagai “Tegal Danas Darurat Debu” bukan lagi sekadar persoalan jalan kotor. Debu yang beterbangan akibat aktivitas kendaraan berat dan material beton yang diduga tercecer berpotensi mengganggu kenyamanan, keselamatan pengguna jalan, serta kualitas lingkungan di sekitar permukiman.
Warga menduga aktivitas sejumlah batching plant dan lalu lintas truk molen menjadi salah satu sumber persoalan. Material beton yang tercecer di badan jalan disebut mengering, kemudian hancur akibat terlindas kendaraan dan berubah menjadi debu halus yang beterbangan ke lingkungan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat warga menyampaikan protes dan memasang spanduk “Tegal Danas Darurat Debu”. Warga berharap pemerintah tidak sekadar melakukan pembersihan jalan, tetapi mencari dan menyelesaikan sumber persoalan secara menyeluruh.
DLH SUDAH TURUN, PEMKAB HARUS TINDAK LANJUT
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi sebelumnya telah merespons keluhan warga dengan melakukan pengecekan lapangan.
Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, menyatakan tim penegakan hukum lingkungan turun untuk mengecek lokasi yang dikeluhkan masyarakat. Pemeriksaan juga menyasar fasilitas batching plant di sekitar wilayah tersebut, termasuk kelengkapan dokumen perusahaan.
DLH juga telah menginstruksikan UPTD Kebersihan Wilayah V menyiagakan mobil tangki air untuk membantu menangani debu dan mengerahkan petugas kebersihan untuk melakukan penyapuan.
Langkah tersebut merupakan respons awal yang patut diapresiasi. Namun, penyiraman jalan tidak boleh menjadi solusi permanen.
Kalau sumber persoalan terus beroperasi, debu akan kembali muncul setelah jalan mengering.
Artinya, yang harus dicari dan diselesaikan bukan hanya debu yang terlihat, tetapi juga aktivitas yang menjadi sumber atau penyebabnya.
PERTANYAKAN IZIN DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN
Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berani melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh batching plant yang berada di sekitar kawasan terdampak.
Apakah seluruh perusahaan memiliki perizinan yang lengkap dan masih berlaku?
Apakah dokumen lingkungan dan kewajiban pengelolaan lingkungan telah dipenuhi?
Apakah aktivitas produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
Apakah perusahaan memiliki sistem untuk mencegah material beton tercecer di jalan?
Siapa yang bertanggung jawab atas material beton yang tercecer dan kemudian berubah menjadi debu?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi perusahaan, tetapi merupakan bagian penting dari pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi berdampak kepada masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus memberikan tindakan tegas sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penghentian sementara aktivitas apabila memang diperlukan sampai kewajiban perusahaan dipenuhi.
JANGAN SAMPAI KESEHATAN WARGA DIKORBANKAN
PLT Bupati Bekasi jangan menutup mata terhadap keluhan masyarakat.
Pertumbuhan industri dan pembangunan di Kabupaten Bekasi memang penting bagi perekonomian. Namun, kegiatan usaha tidak boleh membuat masyarakat yang tinggal di sekitarnya harus menanggung dampak lingkungan tanpa penyelesaian.
Warga berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan layak.
Debu yang terus-menerus beterbangan ke permukiman tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan kondisi tersebut ditangani berdasarkan pemeriksaan dan data yang objektif, termasuk bila diperlukan pengujian kualitas udara atau lingkungan untuk mengetahui tingkat dampaknya.
Jangan tunggu sampai warga jatuh sakit baru pemerintah bertindak.
BUKAN SEKADAR SOAL DEBU, TAPI JUGA KESELAMATAN
Persoalan material beton yang tercecer juga tidak boleh dipandang sebelah mata.
Material yang berada di badan jalan dapat mengganggu pengendara dan berpotensi membuat kondisi jalan berbahaya, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Warga bahkan mengeluhkan adanya pengendara yang terjatuh di sekitar kawasan tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi jalur lalu lintas kendaraan berat, sistem pembersihan jalan, pengangkutan beton, serta tanggung jawab perusahaan dalam memastikan material tidak tercecer selama aktivitas distribusi.
PLT BUPATI BEKASI, JANGAN TUTUP MATA
Masyarakat sudah menyampaikan keluhan.
Warga sudah memasang spanduk.
DLH sudah melakukan pemeriksaan.
Kini yang ditunggu adalah tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
PLT Bupati Bekasi harus memastikan persoalan Tegal Danas tidak berhenti sebagai laporan, inspeksi, atau penyiraman jalan semata.
Turun langsung ke lapangan. Dengarkan warga. Periksa perusahaan. Periksa dokumen dan kewajiban lingkungannya. Telusuri sumber debu. Evaluasi dampaknya.
Dan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran atau aktivitas yang terbukti menimbulkan gangguan serta tidak memenuhi ketentuan, jangan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan.
DARIPADA TUTUP MATA, LEBIH BAIK TUTUP AKTIVITAS YANG MERUGIKAN MASYARAKAT
Pesan warga sangat jelas:
“Daripada tutup mata, lebih baik tutup aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat.”
Kalimat tersebut harus menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut.
Ada anak-anak yang tumbuh di sana.
Ada keluarga yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.
Ada pengendara yang harus melewati jalur yang sama.
Dan ada hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.
Investasi penting, industri penting, tetapi kesehatan dan keselamatan rakyat jauh lebih penting.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dengan memastikan seluruh aktivitas batching plant berjalan sesuai aturan dan tidak mengorbankan lingkungan maupun warga sekitar.
Jangan tunggu ada korban. Jangan tunggu warga semakin sakit. Jangan tunggu persoalan semakin besar.
PLT Bupati Bekasi, jangan tutup mata.
Periksa, evaluasi, dan tindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.
Daripada tutup mata, lebih baik tutup aktivitas perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
WARGA SUDAH BERSUARA. SEKARANG SAATNYA PEMERINTAH BERTINDAK, TUTUP AKTIVITAS BATCHING PLANT.
Redaksi
