Angelvissionnews.com | Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai berbagai persoalan lingkungan dan bencana yang dikaitkan dengan dampak krisis iklim. Banjir, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap hingga cuaca ekstrem menjadi ancaman yang terus membayangi kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Dampak krisis iklim dinilai tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut juga berimbas langsung terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terutama kelompok pekerja yang pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi harian.
Greenpeace Indonesia melalui riset terbarunya berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah” menyoroti bagaimana krisis iklim dapat memperburuk tekanan ekonomi masyarakat.
Riset tersebut menggambarkan bahwa perubahan kondisi lingkungan dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrem dapat berpengaruh terhadap pendapatan, biaya kebutuhan sehari-hari, hingga daya beli masyarakat.
Kelompok pekerja tertentu disebut menghadapi risiko yang lebih besar. Nelayan menjadi salah satu kelompok yang rentan karena aktivitas dan penghasilannya sangat bergantung pada kondisi laut dan cuaca.
Selain nelayan, pekerja sektor gig seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas juga menghadapi kerentanan. Perubahan cuaca ekstrem dapat mengganggu aktivitas kerja, mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan, sekaligus meningkatkan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.
KRISIS IKLIM TAK HANYA SOAL LINGKUNGAN
Greenpeace Indonesia menilai pembahasan mengenai krisis iklim tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai persoalan lingkungan hidup.
Ketika banjir merendam permukiman, ketika karhutla menghasilkan kabut asap berkepanjangan, atau ketika cuaca ekstrem mengganggu aktivitas masyarakat, dampaknya dapat menjalar ke sektor ekonomi rumah tangga.
Pendapatan masyarakat dapat terganggu sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Dalam situasi seperti itu, masyarakat menghadapi tekanan ganda: kehilangan atau berkurangnya penghasilan di satu sisi dan meningkatnya biaya hidup di sisi lainnya.
Kondisi tersebut menjadi semakin berat bagi masyarakat yang tidak memiliki perlindungan sosial maupun cadangan ekonomi yang memadai.
Greenpeace Indonesia kemudian mengaitkan persoalan krisis iklim dengan kebutuhan akan kebijakan pemerintah yang mampu melindungi masyarakat sekaligus mengurangi sumber risiko lingkungan.
AKSI DI BUNDARAN HI
Bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah agar memberikan perhatian lebih serius terhadap krisis iklim yang dinilai semakin mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Dalam aksi kreatif tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan dua spanduk berukuran raksasa dari atas Patung Selamat Datang.
Spanduk pertama bertuliskan:
“TANGANI KRISIS IKLIM, TURUNKAN BIAYA HIDUP”
Spanduk tersebut dibentangkan menghadap ke arah Istana Merdeka di sisi utara.
Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan:
“BENCANA MAKIN PARAH, HIDUP MAKIN SUSAH, APA KERJA PEMERINTAH?”
Spanduk tersebut menghadap ke arah selatan Bundaran Hotel Indonesia.
Pesan tersebut menjadi bentuk kritik sekaligus desakan kepada pemerintah agar persoalan krisis iklim tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan ekonomi yang menyangkut kehidupan masyarakat sehari-hari.
PEMERINTAH DITUNTUT LEBIH SERIUS
Momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan bagi kelompok masyarakat sipil untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
Krisis iklim dinilai membutuhkan respons yang tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana telah terjadi. Pemerintah juga dituntut memperkuat pencegahan, mitigasi, perlindungan masyarakat rentan, serta kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi risiko bencana.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat yang paling terdampak bencana dan perubahan iklim belum tentu merupakan kelompok yang paling besar kontribusinya terhadap persoalan lingkungan.
Nelayan, pekerja informal, pengemudi transportasi daring, pekerja lepas dan masyarakat berpenghasilan rendah justru dapat menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampak ketika cuaca ekstrem dan bencana mengganggu aktivitas ekonomi.
DARI BENCANA KE MEJA MAKAN
Krisis iklim pada akhirnya tidak hanya dapat dilihat dari kerusakan hutan, sungai, pesisir atau kawasan permukiman.
Dampaknya juga dapat dirasakan dari tempat kerja, meja makan hingga rumah.
Ketika produksi terganggu, distribusi terhambat, aktivitas pekerjaan berhenti dan harga kebutuhan meningkat, tekanan tersebut pada akhirnya dapat masuk langsung ke dalam pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, isu krisis iklim juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup.
Pesan yang disampaikan Greenpeace Indonesia dalam aksi di Bundaran HI menjadi sorotan: penanganan krisis iklim harus berjalan beriringan dengan upaya menekan beban biaya hidup masyarakat.
Pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan kebijakan pembangunan dan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan serta kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pun menjadi momentum untuk mempertanyakan sejauh mana negara mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat dari dampak krisis iklim.
Sebab bagi warga yang kehilangan penghasilan akibat cuaca ekstrem, rumah yang terendam banjir, atau lingkungan yang tercemar asap karhutla, krisis iklim bukan lagi sekadar isu global.
Krisis iklim telah menjadi persoalan nyata yang menyentuh penghasilan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan masa depan keluarga.
Redaksi
