Angelvissionnews.com | Jakarta — Lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Perancis untuk menemui Presiden Perancis Emmanuel Macron di saat momen Idul Adha 2026 dipersoalkan masyarakat. Tidak hanya itu, tindakan Prabowo yang membagikan 1.098 sapi kurban dari APBN juga ramai dikritik publik.
Partai Gerindra pun pasang badan. Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong menegaskan bahwa kunjungan kerja Prabowo ke Perancis telah direncanakan jauh hari, dan tidak patut dipelintir menjadi polemik politik hanya karena bertepatan dengan momentum Idul Adha.
“Ini bukan perjalanan pribadi Presiden, tetapi tugas negara. Agenda kenegaraan seperti ini disusun melalui komunikasi diplomatik antarnegara yang panjang dan terukur. Kebetulan waktunya bertepatan dengan Idul Adha,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Bahtra menyampaikan, di tengah situasi geopolitik dan ekonomi global yang semakin tidak pasti, Prabowo justru sedang memperjuangkan kepentingan nasional melalui penguatan hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara besar dunia.
Dia mengingatkan bahwa Perancis menjadi mitra penting Indonesia di bidang pertahanan, investasi, teknologi, energi, dan industri strategis. Terlebih, hubungan Prabowo dan Macron memang tampak sangat erat dalam setahun terakhir.
“Yang harus dilihat publik adalah manfaat konkret untuk bangsa, mulai dari peluang investasi, penguatan ekonomi, transfer teknologi, hingga peningkatan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Jangan agenda negara dipersempit menjadi framing simbolis yang bernuansa politis,” jelas Bahtra. Bahtra mengatakan, Prabowo justru sedang menunjukkan kepemimpinan bebas aktif yang bekerja untuk kepentingan besar bangsa
Menurutnya, semakin aktif Prabowo diterima dalam forum internasional, maka itu membuktikan Indonesia semakin dihormati dan diperhitungkan dalam percaturan global. Lagipula, Bahtra menambahkan, Prabowo sebenarnya ingin berada di Indonesia pada momentum hari raya bersama rakyat. Hanya saja, sebagai kepala negara, tugas dan tanggung jawab kenegaraan berjalan 24 jam.
Selain itu, Prabowo juga harus menghormati waktu yang telah disiapkan oleh Macron. “Kesediaan Presiden Prabowo keluar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara,” imbuh Waka Komisi II DPR itu. Selanjutnya, Bahtra juga meluruskan polemik terkait bantuan 1.098 sapi kurban Prabowo yang menggunakan APBN.
Bahtra mengeklaim, bantuan tersebut sah secara hukum, karena merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) yang memiliki dasar anggaran dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
“Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” tegas Bahtra. Bahtra menyampaikan, Banmaspres memiliki dasar hukum yang sah, karena bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam UU APBN 2026 dan dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Bahtra menyebut, bantuan kemasyarakatan Presiden bukan hal baru dalam praktik pemerintahan Indonesia, dan telah berjalan pemerintahan sebelumnya, termasuk pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Jadi jangan dibangun opini seolah program seperti ini baru ada sekarang,” tukasnya.
Bahtra menegaskan, negara memang memiliki kewajiban hadir membantu masyarakat, termasuk pada momentum keagamaan seperti Idul Adha, sebagai bagian dari fungsi sosial dan pelayanan negara kepada rakyat. “Jangan dibangun opini seolah negara tidak boleh hadir membantu rakyat. Justru melalui program seperti ini, negara memastikan manfaat Idul Adha dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan,” kata Bahtra. Sementara itu, Bahtra menambahkan bahwa program bantuan sapi kurban Prabowo tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberi efek ekonomi langsung bagi peternak lokal karena seluruh pengadaan sapi berasal dari peternakan dalam negeri.
Dia menilai polemik yang dibangun sebagian pihak lebih bernuansa politis daripada substansial karena mengabaikan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
“Selain membantu masyarakat penerima kurban, program ini juga menggerakkan ekonomi peternak lokal, memperkuat sektor peternakan nasional, dan mendorong perputaran ekonomi daerah,” tegasnya. “Yang terpenting adalah rakyat menerima manfaat, program berjalan sesuai aturan negara, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jangan semua hal dipolitisasi hanya untuk membangun opini negatif,” imbuh Bahtra.
Redaksi
