Angelvissionnews.com | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia secara resmi melakukan rotasi dan mutasi jabatan secara masif di lingkungan Kejaksaan RI. Langkah strategis ini mencakup 176 pejabat struktural, di mana 90 di antaranya dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di berbagai daerah di Indonesia.
Kebijakan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-10122/C/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026, yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Hendro Dewanto atas nama Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Dorong Efektivitas dan Penguatan Penegakan Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa perombakan ini merupakan bagian integral dari dinamika manajerial organisasi guna memperkuat kinerja institusi.
“Rotasi dan mutasi ini adalah bentuk penyegaran organisasi sekaligus promosi karier bagi para insan adhyaksa. Langkah ini diambil untuk menjaga dinamika kerja, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang semakin responsif dan profesional kepada masyarakat,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna.
Rotasi Sejumlah Jabatan Strategis
Perombakan kali ini menyasar sejumlah pos pimpinan Kejaksaan Negeri di kota-kota besar maupun daerah strategis, antara lain:
Kajari Jakarta Barat: Dijabat oleh Arief Indra Kusuma Adhi, menggantikan Nurul Wahida Rifal yang dipromosikan sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati DK Jakarta.
Kajari Kota Bogor: Dijabat oleh Agus Wirawan Eko Saputro, menggantikan Agung Arifianto.
Kajari Kabupaten Bogor: Dijabat oleh Winro Tumpal Halomoan Haro Munthe, menggantikan Denny Achmad.
Kajari Kota Bekasi: Dijabat oleh Diana Wahyu Widiyanti.
Kajari Palembang: Dijabat oleh Mohammad Nasir.
Kajari Kota Malang: Dijabat oleh Adung Sutranggono.
Kajari Tangerang Selatan: Dijabat oleh Aditya Rakatama.
Melalui mutasi skala besar ini, Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas penegakan hukum di seluruh tingkatan wilayah di Indonesia.
Redaksi
