Angelvissionnews.com | Jakarta – Sebanyak 9.505 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan berbagai kegiatan masyarakat dan aksi penyampaian pendapat di sejumlah titik wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Pengerahan ribuan personel tersebut dilakukan bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diwarnai sejumlah aksi penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta.
Kesiapan pengamanan ditandai dengan apel pelayanan dan pengamanan kegiatan masyarakat yang digelar Polda Metro Jaya bersama TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa pagi.
Apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam menghadapi 52 kegiatan yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari jumlah tersebut, 26 kegiatan merupakan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, sementara 26 kegiatan lainnya merupakan aktivitas masyarakat.
9.505 PERSONEL GABUNGAN
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, ribuan personel yang disiapkan berasal dari sejumlah unsur.
Rinciannya terdiri dari:
– 7.660 personel Polri
– 1.540 personel TNI
– 135 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
– 170 personel Pengamanan Dalam (Pamdal)
Personel ditempatkan di sejumlah lokasi yang menjadi titik kegiatan masyarakat maupun aksi penyampaian pendapat.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian pengamanan antara lain Silang Selatan Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, kawasan DPR/MPR RI, serta sejumlah kementerian di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
POLISI DIMINTA KEDEPANKAN PENDEKATAN HUMANIS
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan aksi tidak semata-mata berorientasi pada pengendalian massa, tetapi juga merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” ujar Dadang saat memimpin apel di Monas.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjaga profesionalisme, mampu mengendalikan emosi, serta mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis dalam menghadapi dinamika di lapangan.
Setiap tindakan pengamanan diminta dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai prosedur operasional standar (SOP).
TNI-POLRI DIMINTA JAGA RUANG DEMOKRASI
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi turut menekankan pentingnya sinergi TNI dan Polri dalam menjaga keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Aparat diminta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib sekaligus memastikan keamanan warga lainnya tetap terjaga.
Kehadiran aparat di lapangan, kata Deddy, ditujukan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan suasana yang kondusif bagi masyarakat Jakarta.
LALU LINTAS DIATUR SECARA SITUASIONAL
Selain pengamanan massa, Polda Metro Jaya juga menyiapkan pelayanan lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan akibat aktivitas demonstrasi di sejumlah ruas jalan.
Pengaturan dan rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.
Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk menghindari titik-titik lokasi aksi dan menggunakan jalur alternatif guna mengantisipasi kemacetan.
Masyarakat juga diminta memantau informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas dan pengalihan arus melalui kanal resmi Polda Metro Jaya serta TMC Polda Metro Jaya.
JAGA AKSI TETAP AMAN DAN DAMAI
Polda Metro Jaya menyatakan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pelayanan, komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis.
Di tengah momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu, aparat keamanan dituntut mampu menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan hak warga lainnya untuk menjalankan aktivitas secara aman dan tertib.
Dengan pengerahan 9.505 personel tersebut, TNI-Polri bersama unsur pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh kegiatan dapat berlangsung tanpa mengabaikan aspek keamanan maupun kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Polda Metro Jaya juga mengingatkan seluruh pihak agar menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat lainnya.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan Polisi 110.
Redaksi
