Angelvissionnews.com | Samarinda – Ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, Asky Rizal Toding, menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan masyarakat setelah dirinya terlibat dalam insiden yang disebut menyenggol sejumlah pendemo di kawasan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026) sekitar pukul 18.00 WITA.
Permintaan maaf tersebut disampaikan Asky secara terbuka. Ia mengakui sikapnya dalam peristiwa tersebut sebagai bentuk arogansi dan menyatakan menyesali tindakan yang dilakukannya.
“Saya Asky Rizal Toding yang saat ini bertugas sebagai ajudan Bapak Gubernur Kalimantan Timur secara tulus menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan mahasiswa dan warga masyarakat atas sikap arogansi saya,” kata Asky, dilansir 20detik, Rabu (21/10/2026).
Asky menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Senin sore ketika aksi demonstrasi berlangsung di sekitar kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam pernyataannya, Asky mengakui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan.
Ia menyebut kejadian tersebut sebagai tindakan spontanitas dan menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari pihak mana pun yang memerintahkannya melakukan tindakan tersebut.
“Saya mengakui kesalahan saya dan perbuatan tersebut merupakan tindakan spontan dari saya pribadi dan tidak ada instruksi dari siapa pun,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan dari Asky bahwa dirinya bertindak atas keputusan pribadi, bukan karena perintah atau arahan dari Gubernur Kaltim maupun pihak lainnya.
INSIDEN TERJADI SAAT AKSI DEMONSTRASI
Insiden tersebut menjadi perhatian karena terjadi dalam situasi aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat.
Dalam kondisi seperti itu, aparat maupun pejabat yang berada di lingkungan pemerintahan dituntut mampu menjaga sikap dan mengendalikan situasi, terlebih ketika berhadapan langsung dengan massa aksi.
Posisi Asky sebagai ajudan gubernur juga membuat tindakannya menjadi sorotan publik. Ajudan merupakan bagian dari lingkungan kerja kepala daerah sehingga perilaku yang ditunjukkan dalam ruang publik berpotensi ikut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Karena itu, permintaan maaf Asky menjadi langkah penting untuk meredakan polemik sekaligus menunjukkan adanya pengakuan atas kesalahan dalam insiden tersebut.
Permintaan maaf tentu patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan. Namun, bagi sebagian masyarakat, persoalan tidak berhenti pada permintaan maaf.
Publik juga memiliki hak untuk mengetahui secara utuh kronologi kejadian, apa yang sebenarnya terjadi di lokasi, serta apakah terdapat pihak lain yang terlibat dalam insiden tersebut.
Terlebih, kejadian berlangsung di tengah aksi penyampaian pendapat. Ruang demokrasi semestinya tetap memberikan jaminan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
Di sisi lain, pihak yang terlibat dalam pengamanan maupun berada di lingkungan pejabat publik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi tidak berkembang menjadi tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
TAK ADA INSTRUKSI, KLAIM YANG PERLU DILIHAT DALAM KONTEKS KEJADIAN
Pernyataan Asky bahwa tindakannya merupakan spontanitas dan tidak mendapat instruksi dari siapa pun merupakan penjelasan dari pihak yang bersangkutan.
Untuk memastikan gambaran peristiwa secara menyeluruh, keterangan tersebut tetap perlu ditempatkan bersama fakta-fakta lain di lapangan, termasuk keterangan mahasiswa atau warga yang berada di lokasi serta dokumentasi kejadian apabila tersedia.
Hal tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi dan setiap pihak memperoleh ruang yang adil untuk memberikan penjelasan.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah daerah merespons insiden tersebut dan memastikan hubungan antara pemerintah dengan mahasiswa serta masyarakat tetap terjaga.
Permintaan maaf telah disampaikan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Sebab, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat agar pemerintah terbuka terhadap kritik, sikap pejabat dan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Redaksi
