Angelvissionnews.com | Jakarta –
JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa (BEM KBM) Universitas Pakuan (Unpak) Bogor menyerukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (28/8/2026).
Peserta aksi bergerak bersama menuju lokasi aksi di depan Gedung DPR RI
Seruan tersebut disampaikan melalui publikasi resmi BEM KBM Unpak.
Mahasiswa menyatakan aksi digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan sikap terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serta evaluasi dari pemerintah.
Dalam aksi tersebut, BEM KBM Unpak membawa enam tuntutan utama.
1. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Evaluasi tersebut mencakup ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi penggunaan anggaran, hingga dampak program terhadap masyarakat.
BEM KBM Unpak menilai program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas perlu dijalankan secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Evaluasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Tuntutan kedua berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi perencanaan, mekanisme pengelolaan, pendanaan, serta manfaat program tersebut bagi masyarakat desa.
Menurut mahasiswa, pelaksanaan KDMP harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilakukan dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas.
3. Evaluasi dan Perubahan Undang-Undang TNI-Polri
BEM KBM Unpak juga menyoroti regulasi yang mengatur kewenangan TNI dan Polri.
Mahasiswa meminta aturan tersebut dikaji dan dievaluasi kembali untuk memastikan pembagian tugas, pengawasan, serta penggunaan kewenangan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Tuntutan ini juga menjadi bagian dari perhatian mahasiswa terhadap hubungan antara institusi keamanan, negara, dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
4. Percepatan Reforma Agraria
Tuntutan keempat adalah percepatan reforma agraria.
Mahasiswa mendesak pemerintah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan konflik dan ketimpangan kepemilikan tanah.
Reforma agraria dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, petani, serta kelompok masyarakat yang terdampak konflik agraria.
5. Evaluasi Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Mahasiswa juga menyerukan evaluasi terhadap kepemimpinan nasional Prabowo-Gibran.
Evaluasi yang dimaksud mencakup pelaksanaan janji politik, kebijakan publik, kondisi ekonomi, serta respons pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Tuntutan tersebut menjadi bentuk kritik dan kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
6. Perombakan Kabinet Merah Putih dan Pengawalan RUU Perampasan Aset
Tuntutan terakhir menyangkut evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.
BEM KBM Unpak mendesak pemerintah mengevaluasi kinerja para menteri dan membuka kemungkinan perombakan kabinet apabila terdapat pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara efektif.
Selain itu, mahasiswa meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dikawal. Mereka menilai regulasi tersebut penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus mendukung pemulihan aset negara.
Aksi sebagai Bentuk Penyampaian Aspirasi
BEM KBM Unpak menyebut keenam tuntutan tersebut menjadi dasar penyampaian aspirasi mahasiswa di Gedung DPR RI.
Aksi mahasiswa Unpak tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang berlangsung di sekitar kawasan Gedung DPR RI.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan dapat mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga legislatif serta ditindaklanjuti melalui kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.
Redaksi
