Angelvissionnews.com | DEPOK – Dugaan pesta narkotika jenis sabu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok menjadi sorotan serius terhadap pengawasan dan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memindahkan 115 narapidana ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Sementara itu, lima pegawai Rutan Depok menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut.
Kasus ini mencuat setelah video yang memperlihatkan sejumlah warga binaan berjoget di dalam sebuah ruangan dengan musik keras beredar di media sosial. Peristiwa tersebut memicu pertanyaan mengenai bagaimana dugaan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika bisa terjadi di balik tembok rutan yang seharusnya memiliki pengawasan ketat.
Pemindahan narapidana dan pemeriksaan pegawai menjadi bagian dari penanganan kasus tersebut. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada tindakan terhadap warga binaan, melainkan juga pada proses pengungkapan asal-usul narkotika, dugaan keterlibatan petugas, dan evaluasi sistem keamanan internal.
115 Narapidana Dipindahkan ke Nusakambangan
Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, menyatakan bahwa sebanyak 115 narapidana dari Rutan Kelas I Depok dipindahkan ke Nusakambangan. Mereka termasuk warga binaan yang berkaitan dengan video viral dugaan pesta narkoba tersebut.
Pemindahan itu merupakan bagian dari pemindahan serentak terhadap 313 narapidana dari lima wilayah, yakni Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur.
Tatan menjelaskan, penempatan narapidana di Nusakambangan disesuaikan dengan tingkat risiko, pelanggaran, kebutuhan pembinaan, dan hasil asesmen masing-masing warga binaan. Dengan demikian, para narapidana tidak otomatis ditempatkan di satu lapas dengan tingkat pengamanan yang sama.
Langkah tersebut menjadi bentuk penegakan disiplin terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran aturan pemasyarakatan.
Meski demikian, pemindahan narapidana bukanlah satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan. Pengungkapan dugaan pelanggaran harus tetap dilakukan untuk mengetahui bagaimana narkotika dapat masuk, siapa saja yang diduga terlibat, serta apakah terdapat kelemahan dalam pelaksanaan prosedur keamanan.
Lima Pegawai Diperiksa, Satu Menjalani Proses Hukum
Selain memindahkan narapidana, Ditjenpas juga memeriksa lima pegawai Rutan Depok yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Tatan menyampaikan bahwa satu dari lima pegawai itu telah menjalani proses hukum di Polres Metro Depok. Adapun empat pegawai lainnya masih menjalani pemeriksaan terkait tanggung jawab mereka sebagai pejabat struktural.
Sebelumnya, pihak Rutan Depok juga melaporkan dua petugas yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut kepada kepolisian. Kedua petugas berasal dari jajaran pengamanan dan staf Bimbingan Kerja Rutan Depok.
Perkembangan ini menempatkan pemeriksaan internal sebagai bagian penting dalam mengungkap perkara.
Apabila ditemukan bukti keterlibatan pegawai dalam memasukkan narkotika atau membantu terjadinya pelanggaran di dalam rutan, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan aturan disiplin kepegawaian.
Namun, status setiap pegawai perlu dijelaskan secara tepat. Pemeriksaan administratif, proses penyidikan, dan penetapan status hukum merupakan tahapan yang berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan.
Polisi Ungkap Dugaan Jalur Masuk Sabu
Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap dugaan keterlibatan seorang pegawai berinisial S dalam memasukkan sabu ke dalam Rutan Depok.
Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Sutirto, menyebut sabu diduga disembunyikan di dalam produk deodoran dan sabun sebelum dibawa masuk ke blok tahanan.
Menurut keterangan polisi yang diberitakan tersebut, dua narapidana berinisial AA dan SW diduga memesan sabu kepada seseorang berinisial R melalui telepon genggam. Barang kemudian dikirim menggunakan jasa ojek daring, sebelum diduga diambil dan dibawa masuk oleh pegawai berinisial S.
Polisi juga menyebut pegawai tersebut menerima imbalan Rp1 juta untuk setiap pengantaran. Informasi itu merupakan bagian dari keterangan penyidik mengenai dugaan modus penyelundupan dan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Pengungkapan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyelidikan karena mengarah pada dugaan adanya rantai distribusi narkotika dari luar hingga ke dalam rutan.
Meski demikian, penyidik tetap perlu mendalami peran setiap pihak, alur komunikasi, transaksi yang diduga terjadi, serta bukti pendukung lainnya untuk memastikan konstruksi perkara secara utuh.
Video Viral Memicu Pemeriksaan di Dalam Rutan
Kasus ini menjadi perhatian setelah video yang memperlihatkan sejumlah pria berjoget di ruangan dengan pencahayaan remang-remang dan musik keras beredar di media sosial pada awal Oktober 2026.
Kepala Rutan Kelas I Depok, Ario Galih Maduseno, membenarkan bahwa lokasi dalam video tersebut berada di Rutan Depok.
Pihak rutan kemudian memeriksa warga binaan yang berada di kamar tempat kejadian. Berdasarkan keterangan sekitar 22 warga binaan diperiksa, sementara tiga hingga empat orang didalami lebih lanjut.
Polisi juga melakukan penggeledahan untuk mendalami dugaan peredaran narkotika tersebut. Berdasarkan laporan detikcom, hasil tes urine terhadap dua narapidana menunjukkan hasil positif narkoba. Pada penggeledahan yang diberitakan itu, polisi menemukan alat musik di dalam rutan, sedangkan sabu tidak ditemukan.
Rangkaian pemeriksaan ini diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap peristiwa yang terjadi, termasuk barang bukti, pihak yang terlibat, dan kemungkinan adanya pelanggaran lain.
Persoalan ini juga membawa perhatian pada kondisi pengawasan di Rutan Depok.
Kepala Rutan Ario Galih Maduseno menyebut jumlah warga binaan di rutan tersebut mencapai sekitar 1.279 orang, sedangkan petugas yang berjaga dalam satu giliran kerja berjumlah sekitar 10 orang. Ia juga menyebut keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam pengamanan rutan.
Data tersebut menjadi konteks penting untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan. Namun, keterbatasan personel tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana narkotika diduga dapat masuk ke dalam rutan atau menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Evaluasi perlu diarahkan pada pelaksanaan pemeriksaan barang, pengawasan petugas, pemantauan blok hunian, pengendalian penggunaan alat komunikasi ilegal, dan mekanisme pelaporan apabila ditemukan pelanggaran.
Penindakan terhadap individu yang terbukti terlibat harus berjalan beriringan dengan pembenahan prosedur agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Ditjenpas Tegaskan Penindakan Berlanjut
Tatan Dirsan Atmaja menegaskan bahwa penindakan tidak hanya ditujukan kepada warga binaan, tetapi juga pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ditjenpas menyatakan akan terus mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran lain yang dilakukan warga binaan maupun petugas pemasyarakatan. Pemindahan ke Nusakambangan juga disebut akan dilakukan sesuai kebutuhan penanganan dan hasil penilaian terhadap warga binaan.
Pernyataan tersebut perlu dibuktikan melalui tindak lanjut yang transparan, mulai dari hasil pemeriksaan lima pegawai, perkembangan proses hukum di Polres Metro Depok, hingga evaluasi pengamanan di Rutan Depok.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai tindakan administratif yang diambil terhadap pegawai yang terbukti melanggar serta langkah korektif yang dilakukan untuk memperkuat pengawasan.
Bukan Hanya Pemindahan, Pengungkapan Perkara Harus Tuntas
Pemindahan 115 narapidana ke Nusakambangan menjadi langkah nyata dalam penanganan dugaan pelanggaran di Rutan Depok. Namun, keberhasilan penanganan perkara tidak cukup diukur dari jumlah warga binaan yang dipindahkan.
Hal yang tidak kalah penting adalah pengungkapan asal-usul narkotika, pembuktian dugaan keterlibatan pihak internal, dan pertanggungjawaban setiap pihak berdasarkan hasil penyelidikan.
Apabila terbukti terdapat petugas yang menyalahgunakan kewenangan, proses hukum dan sanksi disiplin harus diterapkan sesuai ketentuan. Sebaliknya, setiap orang yang diperiksa tetap berhak atas proses yang adil dan tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum terbukti melalui mekanisme hukum.
Kasus dugaan pesta sabu di Rutan Depok menjadi ujian bagi sistem pengawasan pemasyarakatan. Publik menunggu bukan hanya pemindahan narapidana, tetapi juga penjelasan menyeluruh tentang bagaimana narkotika diduga masuk, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang akan diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.
Penanganan yang transparan, berbasis bukti, dan berlaku tanpa pandang bulu diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan.
Redaksi
